SBY DAN PARA PEMBANTUNYA

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan langsung televisi, Kamis 18 Februari 2010, Presiden SBY menegor para menteri yang gegabah dalam melemparkan ke masyarakat, gagasan tentang sesuatu Rancangan Undang-Undang (RUU) atau pun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

Belakangan ini media massa memang sedang ramai memberitakan pro kontra 3 rancangan kebijakan Pemerintah dan satu langkah kebijakan. Yang pertama RPP tentang Penyadapan. Kedua Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Konten Multimedia, dan yang ketiga yaitu yang paling aktual serta paling mudah memancing keresahan di masyarakat adalah RUU tentang “Nikah Siri”. Sedangkan langkah kebijakan yang juga menarik perhatian adalah anggapan masyarakat mengenai digunakannya “law enforcement perpajakan” sebagai senjata dalam percaturan politik tingkat tinggi.

Dalam usianya yang 65 tahun, penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia ini pasti memiliki segudang pengalaman, baik atau pun buruk, dalam mengantisipasi dan mengelola berbagai permasalahan, termasuk melakukan rancangbangun sosial. Sayangnya di era reformasi ini, kegiatan rancangbangun sosial dianggap tabu sementara politik uang yang justru membahayakan kehidupan demokrasi yang sehat, bahkan dihalalkan. Padahal tugas Pemerintah di mana pun, adalah melakukan rancangbangun sosial untuk mewujudkan visi-misinya.

Mungkin ada hal-hal yang tidak terpuji, atau katakanlah “menghalalkan segala cara” dalam melaksanakan rancangbangun sosial di masa Orde Baru. Namun tidak berarti kegiatan rancangbangun sosialnya yang dibuang, melainkan praktek-praktek tujuan menghalalkan segala caranyalah yang seharusnya disingkirkan.

Mengabaikan rancangbangun sosial dan menggantikannya dengan cara-cara yang serba instant plus politik uang dan taktik-taktik kehumasan ala opera sabun, memang menawan dan sering terbukti dapat memenangkan “awal pertempuan” (jangka pendek), tetapi bisa menjadi bumerang yang merusak segalanya secara jangka panjang.

Dalam usia 65 tahun itu pula, Pemerintah pasti memiliki segudang pengalaman-pengalaman praktis dalam mengantisipasi dan mengelola permasalahan bangsa, khususnya hal-hal yang dianggap peka dan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Misalkan pengalaman menggolkan RUU Perkawinan di awal tahun 1970-an serta pengalaman dalam melakukan reformasi sistem perpajakan nasional secara mendasar dan berkesinambungan semenjak tahun 1983.

Bagi anak-anak muda sekarang, termasuk para politisi dan elit nasional yang langsung mengorbit ke pusat kekuasaan tanpa mengikuti proses pembelajaran dari spiral kearifan kekuasaan, mungkin Undang-Undang Perkawinan dan Sistem Perpajakan Nasional sekarang, dianggap sebagai sesuatu yang memang sudah ada dan sudah demikian dari “sono”nya. Atau bisa saja berkilah, yah… itu kan zaman Suharto yang otoriter, yang segala sesuatu bisa dipaksakan.

Berbagai dokumentasi termasuk dari media massa tentang proses kelahiran kedua kebijakan strategis yang amat peka dan rentan dengan pertentangan tersebut, pasti bisa menggambarkan betapa berat dan melelahkannya situasi yang dihadapi waktu itu, yang tidak bisa dipaksakan begitu saja dengan kekuasan dan politik uang. Ada upaya-upaya dan kesabaran yang luar biasa dalam proses rancangbangun sosial untuk menggolkan serta mewujudkan masyarakat yang mau menerima dan berperanserta aktif terhadap kedua kebijakan strategis tersebut. Ada operasi penggalangan yang menyusup halus, ada tahapan-tahapan yang disebut pra-conditioning, conditioning, pengajuan serta pembahasan RUU, ada sosialisasi dan yang terakhir evaluasi dan penyempurnaan. Ada diskusi, seminar, saresehan dan lobi-lobi yang tidak menyentuh langsung topik kebijakan namun memiliki tautan atau bisa menjadi pintu masuk pembicaraan. Ada proses masukan, umpan balik dan peranserta.

Sayang sekali semua itu seperti tidak berarti. Bagaikan keledai, demikian Kanjeng Nabi Muhammad , yang memanggul sekeranjang buku. Entah karena menganggapnya tabu, atau karena tidak mengerti. Ataukah memang kita telah menjadi bangsa yang enggan menghargai para senior dan pendahulunya? Ataukah seperti kekuatiran Bung Karno tentang “jas merah”, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah? Ataukah belum tahu ajaran kepemimpinan Al Ghazali agar jangan mengabaikan apalagi menyingkirkan orang-orang tua yang berpengalaman. Atau jangan-jangan seperti kekuatiran Socrates, Pemimpin bukan dikelilingi oleh para pembantunya yang bak burung rajawali nan perkasa dan bermata-telinga serta hidung yang tajam, melainkan oleh burung-burung pemakan bangkai yang senantiasa mengintai untuk memanfaatkan setiap kelemahan . Naudzubillah.

Di samping itu semua, ada satu hal lagi yang menarik dari cara komunikasi politik Presiden, yang menegur keras pembantunya secara terbuka kepada publik (diliput media dan disiarkan langsung televisi). Bukan soal etika dan estetika, tapi ada kesan menonjol sesuai “timing “ keadaan, yang dalam istilah Jawa mengisyaratkan “ Sapa sira sapa ingsun”.

Suatu pernyataan sikap yang kadang-kadang memang dibutuhkan, untuk menunjukkan betapa besar kekuasaan yang dimiliki seorang Pemimpin dibanding orang-orang lain di sekelilingnya.  Siapa tahu?.
(B.Wiwoho, Beji  19/02.2010)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s