PAJAK, CITRA DAN UPAYA PEMBAHARUANNYA: Sejarah Reformasi (Revolusi) Undang Undang Perpajakan Dari Warisan Kolonial ke Indonesia Merdeka.

Pajak CUPPajak, Citra dan upaya pembaruannyaPajak, Citra dan upaya pembaruannya (sambutan Salamun AT.1)Pajak, Citra dan upaya pembaruannya (sambutan Salamun AT.2)Pajak, Citra dan upaya pembaruannya (sambutan Radius P)Pajak, Citra dan upaya pembaruannya (PENYUNTING 1)Pajak, Citra dan upaya pembaruannya (PENYUNTING 2)Pajak, Citra dan upaya pembaruannya (daft. isi)Pajak, Citra dan upaya pembaruannya (daft. tabel & lampiran

• Kini saatnya membangkitkan dan menggalang kesadaran rakyat pembayar pajak selaku majikan Pemerintah.

Mungkinkah ini terjadi, tiba-tiba saja ada sebuah puncak bangunan. Katakanlah lantai 40, tanpa ada terlebih dulu lantai-lantai di bawahnya, bahkan tanpa pondasi dan atau tiang pancangnya? Pasti tidak mungkin. Demikian pula struktur penerimaan negara, yang sekarang benar-benar sudah bertumpu pada peranserta rakyat melalui kewajiban membayar pajak, yakni berkisar dari 65 sampai 75 persen dari seluruh penerimaan negara. Padahal pada tahun 1983 baru mencapai sekitar 30 persen.

Tahun 1983 adalah tahun yang sangat penting, yang merupakan tonggak utama dalam perjalanan sejarah perpajakan nasional. Pada akhir tahun 1983 itu, untuk pertama kali setelah merdeka selama lebih 38 tahun, Indonesia baru bisa membuat dan memiliki Paket Undang-Undang Perpajakan, menggantikan Paket Undang-Undang warisan zaman penjajahan Belanda. Perubahan besar tersebut dikenal sebagai Reformasi atau Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN).

Melihat filosofi dan isinya, sesungguhnya reformasi atau Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional 1983 lebih tepat disebut sebagai revolusi. Karena ini bukan sekedar penataan kembali, bahkan juga bukan hanya sekedar membongkar total, melainkan membuang berbagai Undang-Undang dan peraturan-peraturan lama warisan zaman penjajahan Belanda sejak tahun 1925, serta menggantikannya dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang baru sama sekali.

Memang seperti tidak masuk akal. Tapi itulah kenyataannya. Sistem Perpajakan yang berlaku sebelumnya adalah sistem yang dibuat pada zaman penjajahan seperti Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925, Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932 dan Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1944.

Ditinjau dari segi ketatanegaraan, landasan pemikiran, sasaran dan tujuannya, terlihat adanya perbedaan mendasar antara pemungutan pajak di zaman penjajahan dan di alam kemerdekaan sekarang ini. Pada zaman kolonial, pemungutan pajak semata-mata untuk memenuhi kepentingan Pemerintahan Penjajahan, sedangkan di era kemerdekaan pajak adalah dari, oleh dan untuk rakyat pembayar pajak itu sendiri. Dalam suatu negara merdeka, pajak merupakan perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan peranserta anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pengelolaan negara dan pembangunan nasionalnya, demi mencapai keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik spiritual maupun material.

Sejak tahun 1945, Indonesia adalah sebuah negara merdeka, sehingga sudah seharusnya pula memiliki sistem perpajakan baru dengan falsafah dan landasan ideologi dari suatu negara modern yang berdaulat, yang demokratis berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya prinsip kegotongroyongan dalam pengelolaan serta kehidupan bernegara.

Di samping asas demokrasi, perpajakan nasional harus didayagunakan sehingga mencerminkan asas keadilan sosial. Asas-asas dan falsafah tersebut harus mengubah falsafah pajak sebagai iuran wajib dari warga negara kepada Pemerintah, yang baik penetapan, adminstrasi maupun penggunannya semata-mata menjadi wewenang Pemerintah, sebab itu Wajib Pajak ditempatkan sebagai obyek, ke suatu falsafah perpajakan baru yang menempatkan Wajib Pajak menjadi subyek yang harus aktif serta memegang peranan yang menentukan baik dalam membayar pajak maupun dalam menggunakannya.

Untuk itu pembiayaan Pemerintah harus bertumpu pada sumber yang memiliki basis yang luas dan kuat, kokoh mandiri secara nasional. Basis yang seperti itu, yang secara potensial dimiliki negara adalah penduduk atau rakyatnya. Sumber pembiayaan yang berasal dari rakyat itulah yang disebut pajak. Akan tetapi kebanyakan penduduk kita sama sekali tidak membayar pajak, bahkan di antara yang membayar pun masih banyak yang belum sebagaimana sewajarnya.

Permasalahannya, disamping sistem perpajakan yang ada tidak menunjang karena sudah kuno, juga tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, baik filosofis, sistem ketatanegaraan maupun kondisi perekonomian modern. Oleh sebab itu sistem yang lama harus diganti dengan sistem baru sama sekali.

Namun timbul masalah lain. Di mana pun dan kapan pun, masalah pajak ini amat peka. Banyak Pemerintah di berbagai belahan bumi, yang jatuh gara-gara pajak. Banyak gejolak bahkan pemberontakan yang berkobar lantaran pajak. Karena itu meskipun Pemerintah Orde Baru semenjak awal menyadari bahwa sistem perpajakan harus diperbaiki, terpaksa mengulur-ulur waktu, dengan sekedar membuat perubahan-perubahan kecil dan perbaikan tambal-sulam, yang ternyata semakin lama bukan semakin baik, tapi justru semakin membuat ruwet dan memiliki banyak kelemahan (Revolusi Perpajakan th 1983 (7): SESUNGGUHNYA REVOLUSI, BUKAN REFORMASI: http://bwiwoho.blogspot.co.id/2013/02/revolusi-perpajakan-th-1983-7.html).

Dalam rangka membangun sistem yang baru sama sekali buat menggantikan sistem lama yang memiliki banyak kelemahan tadi, Direktur Jenderal Pajak (periode 1981 – 1988) Salamun Alfian Tjakradiwirja, memiliki peranan yang amat penting dan menentukan. Di pundaknyalah dibebankan tanggungjawab langsung persiapan, penyusunan, pembahasan dan sosialisasi PSPN 1983. Sudah barang tentu dia tidak sendirian. Ada sejumlah tokoh penting lainnya baik yang setingkat menteri seperti Menteri Keuangan Ali Wardhana yang kemudian digantikan oleh Radius Prawiro, maupun pejabat dan staf di lingkungan Departemen Keuangan khususnya di Direktorat Jenderal Pajak.

Buku PAJAK, CITRA dan UPAYA PEMBAHARUANNYA yang merupakan edisi revisi dari cetakan sebelumnya yang berjudul PAJAK, CITRA dan BEBANNYA ini, diprakarsai oleh Yayasan Bina Pembangunan yang mendapat tugas melaksanakan Kampanye Nasional Perpajakan, yang penulisannya dikerjakan oleh saudara-saudara Agustini Asikin, Tika Noorjaya dan Yulia Himawati. Buku yang mengungkapkan rangkaian proses revolusi perpajakan tersebut, disusun berdasarkan berbagai pokok pemikiran, kebijakan, langkah, tindakan dan ucapan Pak Salamun selama menjabat Direktur Jenderal Pajak.

Pada saat PSPN dilaksanakan, penerimaan pajak baru sekitar 30% dari seluruh penerimaan negara. Pada waktu itu penerimaan pajak hanya Rp.2,9 trilyun, dengan jumlah wajib pajak baik badan maupun perseorangan 435.517. Dua tahun kemudian, pada tahun 1986/1987, ketika Indonesia betul-betul menghadapi krisis karena harga migas jatuh tajam, sistem perpajakan yang baru ini sudah mulai berjalan dengan lancar, meskipun pada mulanya menghadapi hambatan berat. Saat itu penerimaan non migas bergerak ke 61 persen. Dengan membalikkan kecenderungan yang telah lama berlangsung, penerimaan pajak melonjak melebihi pendapatan migas. Pada tahun fiskal 1994/95, 76 persen pendapatan Pemerintah merupakan sumbangan dari pajak.

Sistem perpajakan baru telah berhasil dengan baik. Faktor terpenting di belakang keberhasilan ini adalah karena sistem perpajakan diciptakan dalam suasana deregulasi: ribuan peraturan serta persyaratan rumit disingkatkan dalam sistem sederhana yang relatif dapat dimengerti secara mudah. Lagi pula proses pengumpulannya jauh lebh tidak padat karya. Khususnya PPN, yang menurut istilah Pak Radius Prawiro, sangat lihai dalam cara mengalihkan beban pengumpulan kepada para pedagang.

Dari tahun ke tahun, jumlah wajib pajak terus melesat sehingga pada tahun 2013 ini mencapai 22,89 juta yang terdiri dari 20,2 juta wajib pajak perorangan dan 2,07 juta wajib pajak badan. Memang angka-angka tersebut masih bisa diperdebatkan, karena dalam angka-angka tahun 1983 itu, wajib pajak perorangan yang hanya memiliki satu mata penghasilan tidak perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, melainkan cukup diwakili oleh Perusahaan yang memperkerjakan. Sedangkan dalam ketentuan sekarang, mereka harus memiliki NPWP sendiri. Meskipun demikian dengan melihat jumlah wajib pajak badan, bisa disimpulkan telah terjadi lonjakan besar. (Revolusi Perpajakan 1983 (13): YANG TAK MUNGKIN MENJADI MUNGKIN: http://bwiwoho.blogspot.co.id/2013/03/revolusi-perpajakan-1983-13-yang-tak.html)
Sementara itu dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2013 sebanyak Rp.1.529 trilyun, 75 persen berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp.1.193 trilyun, salah satunya bersumber dari PPN yang diperkirakan mencapai lebih Rp.424 trilyun. PPN dijadikan mesin uang andalan penerimaan negara jangka pendek dan panjang karena relatif mudah dipungut. Untuk memungut PPN, Pemerintah tidak perlu berhubungan langsung dengan rakyat tapi cukup dengan pengusaha produsen. Sedangkan untuk meningkatkan Pajak Penghasilan (PPh) yang sesungguhnya lebih adil, diperlukan waktu yang agak lama. Dalam RAPBN 2015, target penerimaan dari dua jenis pajak yaitu PPh dan PPN terus meningkat, dan diharapkan bisa menyumbang sekitar Rp.1.206 trilyun dari seluruh target penerimaan negara sebesar Rp.1.793 trilyun.

Satu hal yang patut dicontoh dalam revolusi perpajakan tersebut adalah kerja keras tim penyusun peraturan-peraturan pelaksanaan jika Rancangan Undang-Undang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Keuangan pada waktu itu, Radius Prawiro beserta tim antar departemennya, bekerja keras menyiapkan berbagai Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri sampai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak secara sekaligus, supaya begitu diundangkan PSPN sudah segera bisa dijalankan tanpa ada kesalahan yang berarti. Pada masa itu, sistem arsip dan teknologi informasi belum secanggih sekarang, sehingga banyak hal dilakukan secara manual. Oleh sebab itu koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar lembaga dan departemen, harus betul-betul dilakukan secara teliti dan ketat, mengingat masalah pajak ini teramat peka serta memiliki keterkaitan luas dengan berbagai bidang kegiatan dan kehidupan.

SEKARANG RAKYAT HARUS JADI MAJIKAN

Kita semua sudah memahami, pajak adalah transaksi antara rakyat pembayar pajak dengan Pemerintah yang menerima serta mengelola uang pajak tersebut. Oleh sebab itu jika pada awal-awal revolusi perpajakan tahun 1983, kita membangun kesadaran rakyat serta menggalang patriotisme mereka dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya dengan membayar pajak, kini saatnya kita menggalang kesadaran Pemerintah sebagai pengguna uang pajak agar amanah, sekaligus menggalang keberanian rakyat untuk menggunakan haknya mengawasi dan menuntut keamanahan Pemerintah.

Kita semua tanpa kecuali, sejak bayi di dalam kandungan hingga masuk ke liang kubur, sudah harus membayar pajak. Vitamin, obat-obatan serta makanan bergizi yang dibeli oleh seorang ibu guna menjaga pertumbuhan bayi di dalam kadungannya, harus membayar PPN. Demikian pula kain kafan atau pakaian yang dikenakan pada jenazah, juga membayar PPN. Sungguh benar joke yang menyatakan, manusia tidak bisa menghindar dari dua hal, yaitu kematian dan pajak. Karena memang hampir semua yang kita konsumsi, tanpa kita sadari sudah harus membayar pajak.

Mari coba kita renungkan, mengkonsumsi apa saja kita hari ini? Air kemasan, mie instan, kopi, teh? Beli baju, bensin dan lain-lain? Untuk semua itu Pemerintah telah membebani anda Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 persen dari harga yang anda bayar.

Jadi jika anda belanja Rp.15.000,- berarti pajak anda Rp.1500,- tak peduli siapa anda, konglomerat atau buruh, kaya atau miskin bahkan pengemis. Maka apabila ada orang yang menyatakan anda tidak membayar pajak, maka samadengan bohong, pembodohan sekaligus penghinaan kepada rakyat. Oleh sebab itu, banggalah anda sebagai pembayar pajak, meski belum atau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sebagaimana diuraikan di atas, pajak adalah proses pertukaran antara warga negara dengan Pemerintah. Rakyat membayar pajak dan negara menukarnya dengan pelayanan serta perlindungan, yakni dua komoditi utama yang dibutuhkan rakyat. Seperti pada umumnya proses pertukaran, maka mutu dari barang-barang atau komoditi atau jasa menjadi sangat penting. Rakyat akan patuh memenuhi kewajibannya membayar pajak, jika mutu dan pelayanan Pemerintah baik. Bila tidak, mereka berhak menegur sampai dengan kalau perlu menolak membayar pajak.

Yang dimaksud pelayanan Pemerintah bukanlah pelayanan aparat pajak semata-mata, tetapi seluruh pelayanan Pemerintah dan seluruh aparat negara tanpa kecuali, termasuk para wakil rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Pusat maupun Daerah.

Lantaran membayar pajak, maka kini rakyat bisa disebut majikan dari aparat Pemerintah mulai dari Presiden, para Jenderal sampai petugas Satuan Pengamanan di kantor-kantor Pemerintah. Sebab gaji serta segala fasilitas mereka itu memang dibiayai dengan uang pajak dari rakyat, yang dikumpulkan serupiah demi rupiah. Mobil mewah anti peluru yang dinaiki Presiden, juga pistol, peluru dan mobil sirine pak polisi, semua dibeli dengan uang rakyat. Maka sudah seharusnya Presiden, anggota DPR, TNI-Polri dan semua aparat negara, secara sadar dan amanah melayani serta mengabdi kepada majikannya, yaitu rakyat.

Masyarakat Jakarta–Bogor–Depok–Tangerang–Bekasi (Jabodetabek) khususnya rakyat Jakarta yang masih saja sering kebanjiran misalkan, adalah patriot di era global sekarang ini. Karena paling tidak mereka sudah membayar PPN. Demikian pula para pedagang kakilima dan penduduk-penduduk miskin di daerah kumuh.
Hormat kita kepada rakyat pembayar pajak, karena keringat yang terkandung di dalam uang pajaknya, telah menjadi darah bagi kehidupan negara. Sungguh tanpa pajak rakyat, negara akan runtuh.

Sebuah contoh keluhan dari seorang korban banjir di daerah Jakarta Timur, Januari 2013 yang lalu mengenai penderitaannya akibat banjir, ditambah pemadaman listrik dan air dari Perusahaan Air Minum Daerah, membuka mata kita semua bahwa peningkatan penerimaan pajak tidak berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan Pemerintah, tetapi berbanding lurus dengan peningkatan korupsi yang menjadi berita-berita utama media massa beberapa tahun belakangan ini, bahkan menjadi pendamping berita banjir, dan masih terus berlanjut sementara banjirnya sudah surut.

Karena pajak adalah transaksi antara rakyat dengan Pemerintah, maka rakyat berhak menuntut pelayanan dan perlindungan Pemerintah dari segala ancaman termasuk bencana asap, banjir, kemacetan lalulintas, wabah penyakit, dan lain-lain. Pemerintah yang amanah seharusnya malu, mengapa asap dari pembakaran hutan, banjir dan macet yang sudah berlangsung belasan tahun bukannya teratasi, malah makin menggila.

Rakyat yang sudah rela membiaya Pemerintahan serta menggaji para aparat pemerintah dan negara, harus digalang pemahaman dan kesadarannya akan hal itu, demi keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik rakyat yang membayar pajak maupun aparat yang mengelolanya. Para elit, pejabat negara dan birokrat jangan mentang-mentang. Mereka harus amanah dalam mengelola uang pajak rakyat. Para elit jangan zolim dengan berpesta pora di atas penderitaan dan keringat rakyat, apalagi mengkorupsi uang rakyat tersebut. Sesungguhnyalah, rakyat adalah majikan Pemerintah, yang harus dibahagiakan dan dimuliakan kehidupannya.
Aamiin. B.WIWOHO ( Revolusi Perpajakan 1983 (14): SEKARANG RAKYAT JADI MAJIKAN PEMERINTAH : http://bwiwoho.blogspot.co.id/2013/03/revolusi-perpajakan-1983-14-sekarang.html ).

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s