CATATAN ORDE BARU YANG LENGKAP DAN RUNTUT

Wartawan Senior Banjar Chaeruddin tentang buku Tonggak-Tonggak Orde Baru

Penulis buku Tonggak-Tonggak Orde Baru ini memiliki dokumen dan catatan yang runtut, lengkap. Tidak banyak penulis dan wartawan yang telaten mendokumentasikan catatannya mengenai perkembangan pembangunan pada masa Orde Baru dulu. Tapi Mas Bambang Wiwoho melakukannya dengan tekun dan tertib, begitu sambutan wartawan senior Banjar Chaeruddin atas buku tersebut.

Dari kiri ke kanan: Jenderal Try Sutrisno, Banjar Chaeruddin, B.Wiwoho dan Jenderal Yoga Sugomo.

Buku ini pada hematnya  sangat penting. Apalagi saat ini mulai banyak pihak yang mengecilkan, bahkan mengabaikan hasil-hasil pembangunan yang dicapai pemerintah Orde Baru. Mereka melupakan catatan sejarah, bahwa sebelum Orde Baru berkuasa kondisi perekonomian nasional sangat morat-marit. Indonesia hingga tahun 1967 termasuk kelompok negara berkembang yang miskin.

Melalui kebijakan stabilisasi ekonomi, kondisi yang buruk bisa diatasi. Pembangunan kemudian dilakukan secara bertahap, terencana dan berkelanjutan sehingga Indonesia pada awal 90-an berkembang menjadi kekuatan ekonomi penting di Asia Tenggara.

Sayang sekali, memang, Indonesia kemudian terpuruk karena krisis ekonomi 1997, terimbas oleh krisis moneter yang terjadi di beberapa negara tetangga.

Dari kiri ke kanan: Banjar Chaeruddin, B.Wiwoho dan Pontjo Sutowo.

Suatu keadaan yang masih disesali hingga saat ini. Namun sepeninggal Presiden Soeharto, tidaklah berarti kita kembali ke titik nol seperti masa awal Orde Baru 30 tahun sebelumnya. Kondisi perekonomian kita sudah jauh lebih maju.

“Selamat untuk Mas Wiwoho yang dengan baik menceritakan tonggak-tonggak penting yang kita capai pada masa lalu,” demikian Banjar Chaeruddin.

Banjar Chaeruddin, Wartawan Istana (1979 – 1984), Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia (1995 – 2000).

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Buku Tonggak-Tonggak Orde Baru Mengungkap Banyak Misteri

Catatan: Jasso Winarto

Buku trilogi Tonggak-Tonggak Orde Baru,  menurut wartawan yang pernah “dirumahkan” Orde Baru, Jasso Winarto, bukanlah kumpulan reportase. Juga  bukan laporan investigasi. Bukan pula dongeng atau fiksi. Buku ini adalah penyajian fakta fakta penting yang menjadi tiang utama di zaman  Orde Baru . Ya fakta politik.Ya fakta sosial. Ya fakta ekonomi .Ya fakta kebudayaan. Buku ini sangat menarik karena kita bisa mendapat jawaban atas segala kejadian penting yang seringkali penuh misteri.

Penilaian tadi diungkapkan oleh Jasso Winarto, budayawan-penulis buku dan wartawan senior, yang pada tahun 1990 terpaksa “harus dirumahkan” karena suratkabar yang dipimpinnya yaitu Media Indonesia, menurunkan tajuk rencana berjudul “Soeharto dan Fir’aun.”

Jasso Winarto sebagai pembahas sedang bersalaman dengan Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad dalam suatu seminar. Di sebelah kirinya, moderator Prof.Dr.Gunawan Sumodiningrat.

Di zaman Orde Lama, tulisnya, Bung Karno mampu bertahan sebagai Presiden lebih dari 20 tahun, berkat dukungan tiga kaki yang disingkat Nasakom atau Nasionalis, Agama dan Komunis. Bung Karno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tetapi kemudian dilengserkan juga oleh MPR  tahun 1967 setelah 22 tahun berkuasa. Pelengseran Bung Karno adalah karma sejarah yang tak.bisa ditolak akibat pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965.

Dua puluh tahun lebih dia dipuja puja rakyat sebagai Bapak Revolusi,  tetapi harus menjalani sisa kehidupannya sebagai sebuah ironi: yaitu musuh utama Orde Baru.

Akhirnya muncullah Jenderal  Soeharto. Muncullah “kekuatan rakyat” yang mendukungnya. Dan muncullah Orde Baru bagaikan matahari pagi yang bersinar terang.

Bangkitnya Indonesia pasca Soekarno ditandai dengan atmosfir yang berbeda.Tak ada lagi slogan-slogan seperti “Ganyang Malaysia” , “Hidup NASAKOM” , “Amerika kita setrika Inggris kita linggis”  atau semacam itu. Meskipun perut rakyat Indonesia  kosong tetapi kalau Bung Karno menyuruh teriak “Inggris kita Linggis !!!”,   masih nyaring juga.

Membaca buku trilogi Tonggak-Tonggak Orde Baru  karangan B.Wiwoho sangatlah menyenangkan. Sebagai seorang wartawan senior, penulis mampu menghidangkan berbagai fakta yang terjadi di zaman Orde Baru di mana Jenderal Soeharto menjadi tokoh sentral yang mampu  menentukan warna merah atau putih di semua aspek kehidupan bangsa Indonesia selama 30 tahun lebih. Kebetulan  saya pernah hidup di zaman Orde Lama di mana Bung Karno berkuasa di negeri tercinta ini, sehingga bisa merasakan betapa dahsyatnya negeri kita berubah arah dari Orde Lama ke Orde Baru.

Dalam membangun Orde Baru,  seperti diketahui Jenderal Soeharto dikelilingi oleh tokoh-tokoh seperti Benny Murdani, Yoga Sugama,

Radius Prawiro, Widjojo Nitisastro, Emil Salim dan tokoh-tokoh lain yang selama ini menjadi arsitek Orde Baru. Merekalah yang memainkan peranan penting dalam membangun Orde Baru. Mereka semua dikenal baik oleh saudara penulis.

Gaya kepemimpinan Jenderal Soeharto sangat berbeda dengan Soekarno. Sebagai Pemimpin Besar Revolusi, Soekarno selalu mengajak rakyat Indonesia berteriak, bicara  politik dari pagi sampai malam dan rakyat tidak bisa bekerja karena disuruh berpolitik tiap hari. Di zaman Orde Baru kehidupan dibalik oleh Jenderal Soeharto bagaikan membalik telapak tangan. Rakyat harus kerja. Kerja dan kerja.Jangan banyak bicara. Perubahan kehidupan di Orde Baru ini digambarkan dengan gamblang oleh saudara B.Wiwoho di dalam buku ini.

“Saya mengenal Penulis buku ini sudah lebih dari 30 tahun dan mengenal reputasinya sebagai wartawan dan aktivis di Yayasan Bina Pembangunan. Sebagai wartawan dia memiliki akses yang kuat dengan para petinggi Orde Baru. Bahkan dalam persepsi saya, sdr. B.Wiwoho ini ditakdirkan untuk hidup dan mengenal tokoh-tokoh Orde Baru serta menulisnya dengan gamblang supaya misteri-misteri di sekitar Soeharto bisa tersingkap untuk generasi selanjutnya.

Meskipun penulis adalah wartawan senior tetapi buku ini bukanlah kumpulan reportase. Juga  bukan laporan investigasi. Bukan pula dongeng atau fiksi. Sepanjang yang saya tahu, buku ini adalah penyajian fakta fakta penting yang menjadi tiang utama di zaman  Orde Baru . Ya fakta politik.Ya fakta sosial. Ya fakta ekonomi .Ya fakta kebudayaan.

Jasso Winarto ( nomer dua dari kiri) sedang menyaksikan Dirjen Pajak Salamun AT sedang bersalaman dengan kolumnis La Rose.

Saya katakan, buku ini sangat menarik karena kita bisa mendapat jawaban atas segala kejadian penting yang seringkali penuh misteri.

Meskipun banyak aktor yang memainkan peranan penting dalam Orde Baru, tetapi kita sepakat bulat bahwa sentrumnya adalah Jenderal  Soeharto. Semuanya oke kalau Pak Harto mengangguk. Dan semuanya tidak oke kalau Pak Harto menggeleng.

Saya katakan sejak awal bahwa buku ini sangat menarik. Kita bisa mendapat jawaban dari rumor yang berkembang saat itu, bagaimana Pak Harto membentuk kabinet. Ada rumor bahwa Ibu Tien campurtangan. Benarkah? Atau adakah  dukun yg memberi tahu Pak Harto?

Dari buku ini kita bisa mendapat jawaban yang jujur,  apa adanya dan tidak dibuat-buat untuk pencitraan Orde Baru.

Saya membaca draft tulisan buku ini sebelum.terbit. Harus saya akui kadang-kadang saya tercekam oleh fakta baru di buku ini.

Problem di dalam buku sesungguhnya cukup pelik, tetapi karena disajikan secara sederhana dan gamblang,  maka mudahlah pembaca mencerna,”  demikian Jasso Winarto.

(Jasso Winarto, budayawan dan wartawan senior, pernah memimpin majalah Eksekutif serta Harian Media Indonesia, pengamat pasar modal dan penulis buku Indonesia Stock Market Handbook, Bisnis Indonesia 1990).

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Era Reformasi, Terbang Tinggi Bagai Layang-Layang Lepas

Catatan Wartawan Senior: Richard Haryoseputro. panjimasyarakat.com

Buku yang mengisahkan perjalanan pemerintahan Orde Baru ini, mengingatkan pada kisah era Romawi di awal tarikh Masehi: 56 – 120, yang menggambarkan kegeraman  yang dirasakan Tacitus ketika melihat kesemrawutan dan ulah tidak jelas dari para pengganti Kaisar Augustus, Tiberius-Caligula-Claudius-Nero. Dengan semangat yang menggebu-gebu reformasi terus berjalan tahun 1998-2002. Tiba-tiba kita menyadari bahwa kita terbang tinggi bagaikan layang-layang tetapi sudah terlepas dari landasan.

Persandingan itu diungkapkan oleh Richard Haryoseputro, mantan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Suara Karya, mantan Wakil Ketua Pelaksana Harian Badan Sensor Film dan Staf Ahli/Anggota Kelompok Kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1978 – 1983.

R.Haryoseputro mewakili harian Suara Karya menerima penghargaan perpajakan dari Menteri
Keuangan Mar’ie Muhammad (1993 – 1998).

Pandangannya tentang trilogi Tonggak-Tonggak Orde Baru itu antara lain sebagai berikut:

Republik gagal.                                                                    

PUBLIUS CORNELIUS TACITUS hidup pada awal Tarikh Masehi: 56 – 120, seorang politikus, orator gaya baru, dan penulis. Ia pernah menjadi pengacara, pejabat pemerintahan dan terakhir tahun 112 diangkat menjadi Prokonsul Romawi dari Wilayah Asia. Tetapi ia kemudian dikenal sebagai penulis sejarah terpenting.

Tacitus dalam dua karya besarnya “Historiae” dan “Annales” (yang arti harafiahnya “Catatan Tahunan”),  memegang babakan waktu sebagai kerangka tulisannya, tetapi tidak mengikuti gaya menulis seperti juru catat di Senat yang menulis Acta Senatus Populi Romani atau Acta Diurna, kering tanpa warna. Ia banyak memberikan gambaran hidup tentang peristiwa yang terjadi dan menggambarkan suasana hati para pelakunya,  hal yang dihindari oleh penulis sejarah pada umumnya kecuali terucapkan dengan kata-kata atau tercermin pada tindakan. Gaya bahasanya singkat, padat, berisi dan vivid (hidup). Bertentangan dengan gaya Cicero yang suka menggunakan kalimat berbunga-bunga. Ia sengaja memilih kata-kata yang lugas, eksplosif, galak, sinis dan sering kali sarkastis. Ungkapan-ungkapannya dikenal amat pedas tetapi mengena. Misalnya, komentarnya tentang Kaisar Galba (salah satu dari 4 jenderal yang mengklaim sebagai penggantin Nero) yang dikenal bodoh: “Galba memang bisa menjadi Kaisar yang hebat, seandainya ia tidak benar-benar memerintah sebagai kaisar.”

Tacitus lahir pada akhir tahun pemerintahan kaisar Nero yang dikenal sebagai tiran, bengis, kejam dan gila. Tetapi ia masih merasakan dan mendengar gaung zaman keemasan Kekaisaran Romawi, Pax Romana yang tercipta selama pemerintahan Kaisar Augustus.

Ia sendiri memegang paham Republik, dimana kekuasaan berada di tangan rakyat bukan pada tangan seorang raja dan keturunannya. Namun, pemerintahan Republik menyebabkan munculnya kerusuhan yang tiada henti. Tokoh-tokoh kuat bersaing menggalang rakyat dan menarik militer ke pihaknya, terjadilah perang saudara dan pembrontakan terus menerus. Rakyat selalu didera penderitaan. Perebutan kekuasaan mencapai puncaknya pada 15 Maret tahun  44 sM dengan terjadinya pembunuhan Julius Caesar di Gedung Senat. Octavianus, perwira muda berumur 20 tahun, yang diangkat anak dan ditunjuk Julius Caesar sebagai pewarisnya, bangkit mengajak panglima-panglima handal pendukung Julius Caesar yaitu Marcus Aemilius Lepidus, jenderal  44 tahun, penguasa wilayah Spanyol dan  Perancis selatan, serta Marcus Antonius, 39 tahun, panglima termasyur  penguasa wilayah Timur.

Triumvirat Octavianus-Lepidus-Markus Antonius bergerak cepat memburu komplotan pembunuh Julius Caesar. Dalam waktu singkat mereka berhasil membasmi komplotan dan meredam kemelut di seluruh wilayah Republik Romawi. Tetapi kemudian terjadi perpecahan saat mereka membagi-bagi wilayah kekuasaan. Lepidus dan Octavianus berebut Sicilia, tetapi kemudian Lepidus ditinggalkan pasukannya yang berpindah mendukung Octavianus. Akhirnya Lepidus diasingkan.

Marcus Antonius juga bertengkar dengan Octavianus karena ia menuntut supaya Caesarion, putera Julius Caesar dengan Cleopatra, Ratu Mesir, ditunjuk sebagai pewaris resmi Julius Caesar. Octavianus menyatakan perang terhadap Cleopatra dan memimpin armada Romawi menyerang Mesir. Sementara  Marcus Antonius memimpin armada gabungan Romawi dan Mesir. Octavianus berhasil memukul armada Marcus Antonius dan Cleopatra. Mereka melarikan diri kembali ke Alexandria, Mesir dan bunuh diri tahun 31.

R.Haryoseputro (tengah) bersama Dirut Bank BNI Widigdo Sukarman (kanan) dan redaktur pelaksana harian AB  Darmansyah Darwis (kiri) dalam sebuah seminar.

Pax Romana

Octavianus sendirian membenahi sistem pemerintahan. Ia mengambil  wajah luar menyerupai sistem pemerintahan Republik, yaitu dengan kekuasaan politik utama berada pada Senatus Populi Romani, didampingi Dewan Eksekutif dan Majelis Legislatif. Untuk dirinya sendiri ia tidak menghendaki  diangkat menjadi raja tetapi cukup Princeps Civitatis (Pemimpin Bangsa) dengan julukan Augustus (Yang Terhormat). Ia meminta Senatus memberinya kekuasaan seumur hidup sebagai Panglima Tertinggi dan Pengawas militer. Ini sesuai dengan pandangan Tacitus yang menentang sistem pemerintah monarki penuh.

Pada awal pemerintahannya Augustus memperkuat perbatasan terhadap ancaman musuh dengan menaklukkan negara-negara pengancam atau membuat kesepakatan persahabatan dengan negara-negara tetangga. Di dalam negeri ia melakukan reformasi sistem perpajakan yang meringankan beban rakyat, membangun jaringan jalan dan satuan kurir  ke seluruh wilayah kekaisaran Romawi sehingga pelaporan dan penanganan masalah-masalah daerah bisa cepat diselesaikan.

Ia membentuk unit-unit pasukan reguler yang selalu siap, membentuk Cohortes Praetoriae (Praetorian Guard), pasukan khusus pengawal Kaisar dan satuan intelijen, Badan Kepolisian dan Pemadam Kebakaran bagi kota Roma. Untuk menjaga semangat dan dukungan para legiun  Augustus membangun perumahan bagi para prajurit dan memberikan kenaikan gaji serta bonus. Untuk meningkatkan pertanian dan cadangan jaminan bahan pangan dibangun jaringan irigasi dan waduk-waduk.

Demikianlah pada masa awal pemerintahannya Kaisar Augustus benar-benar memperhatikan peningkatan, keamanan dan  kesejahteraan rakyat Romawi. Meskipun sistem pemerintahan Republik sudah digantikan dengan sistem pemerintahan monarki tetapi Augustus tetap merakyat. Terciptalah Pax Romana. Namun pada masa akhir pemerintahan Augustus yang berkuasa selama 41 tahun, Pax Romana mulai diganggu intrik-intrik. Kasak-kusuk untuk mempersiapkan pengganti Augustus karena Augustus tidak mempunyai anak laki-laki sebagai putera mahkota.

Tulisan Tacitus tentang  masa ini mulai galak dan diwarnai sinisme serta sarkasme. Kemudian naiklah nama Germanicus anak angkat Augustus yang amat dicintai rakyat dan populer di kalangan prajurit legiun karena kemampuan perangnya. Ia digadang-gadang menggantikan Augustus. Tetapi saat bertugas di Wilayah Kekaisaran Romawi Timur, ia meninggal dunia. Menurut dugaan ia diracun dan dalangnya adalah Calpurnius Piso, Gubernur Wilayah itu, yang sempat terlibat bermusuhan dengan Germanicus. Tetapi Tacitus tidak mengambil begitu saja laporan resmi itu. Ia menggambarkan kecurigaan terhadap Tiberius dan Livia, ibunya yang dengan sengaja memperlihatkan kesedihan berlebihan dan lama tidak mau muncul di publik.

Berantakan

Sesudah Augustus meninggal (14 M) terjadilah perebutan tahta. Keagungan Kekaisaran Romawi yang mencapai puncaknya pada masa Pax Romana, masih terbayang di benak Tacitus, tetapi ia menghadapi kenyataan bahwa apa yang dicapai Kaisar Augustus hancur berantakan oleh ulah 4 kaisar penggantinya, Tiberius-Caligula-Claudius-Nero. Mereka melanggar dan mengubah tata cara pemerintahan “semau gue”. Mereka hidup bermewah-mewah, berfoya-foya, menghamburkan uang, dan Kekaisaran Romawi jatuh miskin. Wajah Kaisar Romawi muncul sebagai Raja Tiran, kejam, bengis, dan puncaknya terjadi saat Nero membakar kota Roma. Ibukota Kekaisaran Romawi yang megah ludes dalam 6 hari.

Tacitus lupa akan pernyataannya sendiri “Sine Ira et Studio”.  Kegeraman menyelimuti suasana hatinya saat ia mulai menulis “Historiae” dan “Annales”. Ia tidak bisa memenuhi janjinya untuk  menulissecara obyektif dan tidak berpihak. Meskipun demikian tulisan Tacitus dikenal selalu dilengkapi dengan dokumen-dokumen dan sumber-sumber resmi yang sudah ditelitinya. Ini dimungkinkan karena pengalamannya sebagai Senator dan Gubernur memberinya akses ke dokumen-dokumen resmi seperti Acta Senatus Populi Romani , Acta Diurna, Apostolarium, dan laporan-laporan dari daerah, khususnya wilayah Romawi Timur. Maka, sikap dan gaya penulisannya yang cenderung subyektif itu tidaklah begitu merugikan pembacanya, karena ia dikenal amat teliti dan akurat dalam uji sumber-sumbernya.

Pembaca atau siapapun mempunyai kesempatan untuk mengambil inti tulisannya sebagai sumber sejarah dan menelitinya lebih lanjut. Salah satu contoh tulisannya yang diwarnai prasangka dan kata-kata negatif tetapi kemudian ternyata menjadi warisan informasi sejarah yang menjadi sumber ribuan buku di kemudian harinya, adalah apa yang tertulis di Annales, Buku XV Bab 44  yang terjemahannya sebagai berikut:

“Tetapi usaha manusia, pembagian hadiah besar-besaran dari Kaisar ataupun puja-puji untuk menyenangkan para dewa tidak mampu mengurangi kecurigaan bahwa kebakaran (kota Roma) terjadi atas perintah. Maka untuk menghapus rumor itu Nero melemparkan kesalahan dan menjatuhkan hukuman penyiksaan kejam kepada orang- orang Kristen, kelompok yang dibenci masyarakat karena kejahatannya. Kristus, asal dari nama kelompok ini, telah dihukum kejam oleh Prokurator Pontius Pilatus, di Zaman pemerintahan Tiberius.”

Penulis-penulis sejarah abad-abad berikutnya menggunakan tulisan itu sebagai informasi sejarah  bahwa di Roma saat Kaisar Nero bertahta (56 – 68 M) sudah banyak orang Kristen bermukim, dan Kristus, yang dianut orang-orang Kristen itu dihukum mati oleh Pontius Pilatus, prokurator di bawah pemerintahan Tiberius.

Keping-Keping Sejarah

Kita bisa membayangkan penulis buku “Tonggak-Tonggak Orde Baru” mungkin sekali merasakan suasana hati seperti yang dialami Tacitus saat menulis “Historiae” dan “Annales”. Kita ingat, saat Soeharto naik di panggung politik, ia amat low profile. Ia bertahan menolak tekanan para mahasiswa untuk bergerak  cepat, membubarkan PKI kalau tidak mendapat penugasan dari Kepala Negara, Soekarno. Ia juga tidak mau mengambil alih kepemimpinan negara dari Soekarno kalau tidak ada pengangkatan dari MPR. Ia tidak mau melanggar tatanan dan prosedur kepemimpinan dan bersikap konstitusional.

Setelah mendapatkan Surat Perintah Sebelas Maret dari Kepala Negara yang masih sah, ia bergerak cepat membubarkan PKI seperti desakan mahasiswa dan masyarakat saat itu serta memulihkan ketertiban dan keamanan. Sebagai seorang Jenderal yang berpengalaman dan pernah memimpin berbagai operasi militer, tugas ini bisa diselesaikan dalam waktu singkat. 

Kemudian setelah mendapatkan mandat dari Sidang Umum MPRS 12 Maret 1967 baru ia bersedia menjalankan pemerintahan sebagai kepala negara. Disini ia menghadapi tantangan yang baginya amat baru dan belum pernah dihadapinya. Saat itu ekonomi Indonesia sedang dalam keadaan carut marut. Inflasi meroket hingga 650%, harga-harga tak terkendali, termasuk bahan-bahan kebutuhan pokok. Bahan makan dan sandang sulit didapat, sehingga rakyat kebanyakan makan bulgur dan gaplek dan anak-anak pergi ke sekolah dengan pakaian dari bahan bagor. 

Penyebab utama hyperinflasi adalah besarnya beban pembayaran utang untuk membiayai proyek-proyek mercu suar, meredam pemberontakan-pemberontakan seperti PRRI/Permesta, DI/TII, RMS, APRA dan sebagainya, sementara pendapatan dari ekspor melemah. Boleh dikatakan pemerintah sudah bangkrut. Tetapi dengan lobi intensif ke negara-negara pendonor, Widjojo Nitisastro cs dan Radius Prawiro berhasil meyakinkan mereka akan masa depan Indonesia yang menjanjikan dan karenanya Indonesia  layak mendapatkan bantuan, apalagi sebagai negara yang anti komunis. Akhirnya dengan dorongan Amerika Serikat, 13 Negara (Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, Denmark, Inggris Raya, Perancis, Italia, Selandia Baru, Swiss, Jerman, Jepang dan Kanada) dan 4 Lembaga Keuangan Internasional (Bank Pembangunan  Asia, IMF, UNDP, dan Bank Dunia) bersedia membentuk InterGovermental Group on Indonesia (IGGI).

IGGI menyanggupi membantu menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan menjanjikan dana pinjaman untuk menanggung 60% biaya pembangunan 5 Repelita tersebut. Ini benar-benar suatu tonggak awal yang menandai perubahan kehidupan di Indonesia. Pada Repelita I Soeharto  memberikan tekanan utama pada kebutuhan dasar rakyat seperti ketersediaan pangan dan sandang, dan infrastruktur.

Hasil Repelita I sudah memperlihatkan kemajuan kehidupan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan mulai meningkat. Apa yang dilakukan dan dicapai pemerintahan Orde Baru pada tahun-tahun awal amat mengesankan dan langsung menyentuh kehidupan rakyat, meskipun terganggu sebentar dengan Peristiwa Malari, Januari 1974. Peristiwa yang mengubah sikap Soeharto menjadi lebih keras, cederung represif, terhadap pihak-pihak yang menentang ataupun mengritik kebijakan-kebijakannya.

Sesudah keberhasilan Repelita IV Soeharto mulai berani muncul sebagai “leader” di tataran internasional. Misalnya ia dengan kepercayan diri besar muncul di KTT Gerakan Non Blok di Beograd, Yugoslavia tahun 1989 dan menjadi tuan rumah KTT Non Blok 1992. Indonesia pun muncul sebagai negara yang diperhitungkan. Suasana euphoria keberhasilan ini tentu masih mnggaung di benak Sdr Bambang Wiwoho saat memulai tulisan buku “Tonggak-Tonggak Orde Baru “.

Perbedaan membangunkan kesadaran

Tetapi kemudian mulai muncul pengusaha-pengusaha, keluarga penguasa, pejabat-pejabat koruptif yang memperlemah kewibawaan pemerintah, dan untuk mempertahankan kewibawaannya sikap tegas dan keras dijalankan sehingga terasa kesan tirani. Wajah penguasa diktator, otoriter dan opresif semakin menonjol. Akhirnya terjadilah demo-demo mahasiswa menuntut pelengseran Soeharto. Dan setelah akhirnya Soeharto mengundurkan diri dan masa Orde Baru berakhir, gemuruh lagi euphoria kemenangan para aktivis demokrasi. Dengan semangat menggelora dijalankan reformasi ke segala arah, hampir tanpa koordinasi. Dan sekarang setelah 22 tahun berlalu mungkin sekali penulis juga merasakan kegeraman  yang dirasakan Tacitus ketika melihat kesemrawutan dan ulah tidak jelas dari para pengganti Kaisar Augustus, Tiberius-Caligula-Claudius-Nero. Dengan semangat yang menggebu-gebu reformasi terus berjalan tahun 1998-2002. Tiba-tiba kita menyadari bahwa kita terbang tinggi bagaikan layang-layang tetapi sudah terlepas dari landasan.

Meski dalam suasana hati seperti ini kita yakin sdr Bambang Wiwoho tetap menulis dengan pedoman “Sine Ira et Studio”, Tanpa Amarah dan Keberpihakan, karena sebagai wartawan hal itu sudah menjadi pedoman kerjanya selama bertahun-tahun. Namun pembaca dalam membaca tulisan seorang wartawan tidak bisa lepas dari kerangka pengalaman hidupnya dan pengaruh suasana hatinya. Wartawan menulis “sine ira et studio” sementara pembaca akan mengikuti tulisan wartawan dengan sikap seorang pengamat. Perbedaan pendapat dan perdebatan pasti terjadi. Apakah ini akan mengurangi nilai sejarah tulisan “Tonggak-Tonggak Orde Baru” ini? Saya yakin, tidak. Perdebatan akan memperdalam dan membersihkan makna sejarah peristiwa yang dicatat. Paling sedikit kita diingatkan bahwa peristiwa tersebut memang terjadi. Inilah manfaat utama catatan peristiwa bagi sejarah, seperti yang diwariskan Tacitus di “Annales, Buku XV Bab 44”: peristiwa hukuman mati di bawah Procurator Pontius Pilatus itu memang terjadi.

Semoga kita semua selalu diingatkan bahwa tonggak-tonggak yang dicatat dalam buku ini memang terjadi, dan besar kecilnya makna sejarah peristiwa tersebut terserah kepada pembaca. Yang jelas tulisan Bambang Wiwoho di buku ini , seperti tulisannya dalam buku-bukunya yang lain, telah menanamkan kesadaran akan sejarah dalam bentuk tertulis kepada warga masyarakat yang pewarisan sejarahnya lebih berbentuk komunikasi lisan. *****

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Indonesia Harus Belajar Dari Kebaikan Dan Keburukan Masa Lalu. 

Catatan Wartawan Senior Vincent Lingga. panjimasyarakat.com

Indonesia, harus belajar dari kebaikan dan keburukan, kelebihan dan kekurangan masa lalu,termasuk dari Pemerintahan Orde Baru. Dalam melaksanakan dan mewujudkan berbagai kebijakan misalkan,  tidak dapat hanya dikomandokan, apalagi di zaman demokrasi ini. Istilah ekonominya semua kebijakan harus di pasarkan dengan cara yang tepat dan ke target sasaran yang tepat. Demikian benang merah pandangan wartawan senior Vincent Lingga, yang cukup dekat dengan tokoh-tokoh kunci baik semasa Orde Baru maupun Era Reformasi sekarang  ini. Catatan tersebut dituangkan dalam buku trilogi TONGGAK-TONGGAK ORDE BARU, karya wartawan Panji Masyarakat, B.Wiwoho.

Vincent Lingga menilai, buku trilogi ini patut disambut dan sangat dihargai,karena memperkaya sumber referensi dari peristiwa, catatan dan fakta sejarah kehidupan bangsa dan negara, yang disusun dengan cermat dan rapih mencakup periode lebih 30 tahun dari 76 tahun umur Republik ini. Buku semakin bermakna dan penting karena ditulis oleh Wiwoho, bukan hanya sebagai pengamat, tapi bahkan sering sebagai orang dalam (insider) pemerintahan

Vincent Lingga bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani sewaktu sidang tahunan ADB di Yokohama Mei, 2017

Vincent Lingga menulis, “Sebagai sahabat, semula saya hanya ingin memberikan endorsement, dukungan semangat saja kepada Wiwoho dalam kerja kerasnya menulis buku trilogi TONGGAK-TONGGAK ORDE BARU. Namun dalam bincang-bincang 26 Agustus 2021 bersama sahabat-sahabat Jasso Winarto, Richard Haryoseputro, Prof.Dr.Gunawan Sumodiningrat dan Banjar Chaeruddin, Wiwoho meminta agar kami jangan hanya berbasa-basi sebagaimana endorsement pada umumnya, tapi lebih dari itu, jangan segan-segan untuk memberikan kritik, saran ataupun catatan dan komentar, sehingga bisa memperkaya data dan fakta, bahkan bila perlu mengoreksi isi buku.

“Harapan Wiwoho itu saya coba  penuhi dengan membuat beberapa catatan atau mungkin lebih tepat penekanan-penekanan” sebagai berikut:

Trilogi Pertama: JATUH BANGUN STRATEGI PEMBANGUNAN

1.Bagian II, Bab 10 tentang Koreksi Terhadap Strategi Pertumbuhan.                                                                                  

Bab tersebut menjelaskan  bagaimana Orde Baru sudah sejak dari awal menggunakan konsep trilogi strategi pembangunan dan dengan tepat menentukan  garis prioritasnya sesuai dengan tantangan yang dihadapi.

Pada awalnya karena menghadapi instabilitas politik dan ekonomi yangg carut marut (inflasi lebih 600%), urutan trilogi yang digunakan adalah: 1. Stabilitas Nasional yang dinamis. 2. Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan 3. Pemerataan.

Tapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara tidak disengaja menimbulkan kesenjangan (ketimpangan) penghasilan di masyarakat  yang mengancam persatuan nasional. Dengan cepat urutan Trilogi Pembangunan pertengahan 1970an diubah menjadi: 1. Pemerataan. 2. Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi 3. Stabilitas Nasional Yang Dinamis.

Keberhasilan pelaksanaan Trilogi Pembangunan dengan urutan prioritas sangat efektip itu, dimungkinkan juga karena program pembangunan dilaksanakan oleh tim menteri-menteri ekonomi yang kompak dan sehaluan pikir di bawah pimpinan Widjojo Nitisastro yang sangat berwibawa dan dipercaya penuh oleh Presiden Soeharto waktu itu.

2. Trilogi Pertama Bagian III Bab 13: Pernah Berhasil Swasembada Beras.

Salah satu program/kebijakan Orde Baru yang sangat berhasil dan bahkan mendapat penghargaan internasional, termasuk dari Organisasi Pangan PBB (FAO) tahun 1985 adalah swasembada beras. Program ini dilaksanakan lewat kebijakan Bimbingan Massal (Bimas) kepada petani yang diberikan oleh para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), tamatan SLTA Pertanian yang direkurt menjadi pegawai Kementerian Pertanian.  

PPL sangat berjasa membimbing  petani menaikkan hasil sawah/ladang nya lewat bibit yang (unggul) tepat, dengan pemupukan dan pestisida yang tepat, efisien dan ramah lingkungan.

Pemerintah menyadari bahwa bahan pangan, terutama beras, mempunyai bobot yang sangat tinggi dalam pembentukan indek inflasi sehingga, selain membangun dan memperluas saluran irigasi, Pemerintah  memberikan perhatian yang luar biasa besar pada program Bimas.

Salah satu penyebab kenapa dalam dua dekade terakhir, Indonesia makin sering tergantung kepada impor untuk  pelbagai bahan pangan seperti beras, kedelai, bawang, jagung, adalah kurangnya perhatian pada program penyuluhan dan bimbingan kepada petani. Bahkan status kepegawaian tenaga PPL, terutama sejak otonomi daerah, sering tidak menentu. Malah status kepegawaian PPL banyak terkatung-katung. Padahal PPL sangat diperlukan oleh petani, baik untuk bercocok tanam (best farm practices) juga untuk memilih tanaman apa yang cocok untuk pelbagai daerah.

3.Trilogi Pertama Bagian III Bab 24: Penghargaan  Kependudukan PBB.  

Bab ini dengan jelas menguraikan bagaimana Orde Baru sejak awal pemerintahan, sudah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah kependudukan, terutama pertambahan penduduk yang sangat tinggi. Kebetulan Widjojo Nitisastro, otak konsep pembangunan ekonomi saat itu,  adalah ahli kependudukan yang memilih demografi sebagai topik disertasi doktornya  di Universitas Berkeley, Amerika Serikat.

Logikanya, akan sangat sulit memenuhi kebutuhan rakyat meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi,  kalau pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Berapapun produksi beras atau bahan pangan lainnya dinaikkan atau gedung sekolah atau pusat kesehatan dibangun, tidak akan cukup, kalau pertambahan penduduk tetap tinggi.

Maka digalakkanlah  program keluarga berencana sampai ke semua desa lewat lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang berperan bukan hanya sebagai pelaksana kampanye keluarga berencana,  tapi juga sekaligus pembina ibu-ibu dalam perawatan kesehatan anak.” 

Salah satu kelemahan Pemerintah sesudah reformasi (1998) adalah kurang diperhatikannya gerakan keluarga berencana ini, terutama di pedesaan. Hal ini menjadi salah satu sebab tingginya tingkat kemiskinan.

Vincent Lingga (kiri) sedang menjadi moderator di seminar mengenai kelapa sawit di Jakarta.
 

Trilogi Kedua: MUSUH TERBESAR: KESENJANGAN BERNUANSA SARA & EKSTREMISME

Bagian II Penggalangan Citra di Masa Orde Baru

Orde Baru menyadari pentingnya komunikasi yang tepat dan terukur ke masyarakat dalam negeri dan luar negeri  untuk menjelaskan kebijakan pembangunan dan keberhasilan pembangunan.

Pointnya,  kebijakan tidak  hanya di komandokan ke masyarakat, meskipun Soeharto, dengan latar belakang militer, sebenarnya lebih cenderung menggunakan sistem komando. Dengan kata lain, kebijakan tidak dapat hanya dikomandokan, apalagi di zaman demokrasi ini. “Istilah ekonominya“ semua kebijakan harus di pasarkan dengan cara yang tepat dan ke target sasaran yang tepat.

Semua kebijakan, misalkan reformasi perpajakan,  yang kadang kadang terasa pahit pada awalnya, disosialisasikan dengan cara komunikasi yang tepat dan ke sasaran yang tepat.

Pemerintah bahkan sering menggunakan lembaga-lembaga swasta dan ahli-ahli/profesional strategi komunikasi , termasuk lembaga-lembaga yang dipimpin oleh penulis buku ini (Wiwoho) untuk mendisain strategi komunikasi  guna mengkampanyekan pelbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat banyak.

Sesudah krisis Pertamina 1975 yang sampai merusak kredibilitas negara dan Pemerintah Indonesia di luar negeri, Pemerintah  menggunakan perusahaan kehumasan  Amerika Serikat ( Hill & Knowlton) selama lebih 15 tahun untuk melobi Kongress Amerika. Hill & Knowlton juga ditugaskan untuk menyebarkan atau  memberikan informasi/data dengan perspektif yang luas ke wartawan media massa asing yang ada di Indonesia dan di luar negeri lewat kantor di Jakarta bernama National Development Information Office (NDIO), yang sejak tahun 1993 langsung juga dikelola oleh Wiwoho, di bawah pengawasan Sekretariat Negara.

“Saya bersyukur, dari awal 1977 s/d April 1983, pernah diminta oleh Sekretaris Kabinet Ismail Saleh yang waktu itu juga Pemimpin Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, mendampingi staf Hill &Knowlton di NDIO Jakarta, bahkan  sempat berkantor (in-service training di New York dari Mei s/d Des. 1978.) Pemerintah yang sekarang, pada hemat saya  juga dapat mengambil pelajaran dari uraian strategi komunikasi yang di paparkan dalam buku ini, “ tulis Vincent Lingga.

Buku ini bermakna dan penting

Sebagai penutup, buku trilogi “ Tonggak Tonggak Order Baru” ini patut disambut dan sangat dihargai, karena akan memperkaya pustaka referensi untuk mengambil pelajaran dari peristiwa dan catatan fakta sejarah kehidupan bangsa dan negara Indonesia, yang disusun dengan cermat dan rapih mencakup periode lebih 30 tahun dari 76 tahun umur Republik ini.

Buku semakin bermakna dan penting karena ditulis oleh Wiwoho, bukan hanya sebagai pengamat, tapi bahkan sering sebagai orang dalam (insider) pemerintahan.

Selama Orde Baru, Wiwoho sangat dekat dengan banyak Menteri pembuat kebijakan, tokoh2 militer, agama Islam dan cendekiawan karena dia sering membantu melaksanakan strategi komunikasi untuk memasyarakatkan pelbagai kebijakan Pemerintah, termasuk kampanye reformasi perpajakan terbesar selama 15 tahun mulai 1984.

“Sebagai wartawan LKBN Antara tahun 1967-1983 dan kemudian harian berbahasa Inggris ‘The Jakarta Post’ tahun 1983- sampai sekarang, saya sangat dekat mengikuti sepak terjang Wiwoho sebagai wartawan, kemudian praktisi strategi komunikasi serta pemimpin beberapa lembaga riset swasta yang menggeluti kebijakan Pemerintah, isu-isu pembangunan dan kenegaraan pada umumnya, “ demikian Vincent Lingga.

(Vincent Lingga, Senior Editor, The Jakarta Post).

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Belajar Dari Penggalangan Komunikasi Pembangunan Masa Lalu

panjimasyarakat.com

Tribuana Said (berdiri paling kanan) berfoto bersama dengan Presiden filipina Qorazon Aquino (1986 – 1992),  duduk di tengah.

Indonesia perlu belajar dari penggalangan komunikasi pembangunan di masa lalu. Demi masa depan, para ahli di perguruan tinggi dan atau lembaga pengkajian independen di negara ini sebaiknya  membuat strategi lengkap untuk menunjang pembangunan nasional di bidang-bidang atau sektor-sektor tertentu, demikian tersirat dari penuturan pengalaman wartawan senior dan mantan Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia Tribuana Said.

Sejarah mencatat dengan tinta emas Reformasi Pajak 1984-1997. “Dan saya bersyukur berkesempatan mendampingi B.Wiwoho dalam kegiatan tersebut serta beberapa kegiatan komunikasi pembangunan lainnya, misalkan membantu Dirjen Pariwisata Yoop Ave mendisain kampanye kunjungan wisata ke Indonesia beserta program Sapta Pesonanya.” Wartawan senior, yang pernah memimpin grup penerbitan Merdeka  dan Waspada serta pendiri Lembaga Pers Dr.Soetomo – itu mengemukakan pengalamannya dalam sambutannya atas buku trilogi Tonggak-Tonggak Orde Baru. Berikut sambutan selengkapnya:

Pengantar.

SABAM Siagian (1932-2016), wartawan senior harian Sinar Harapan, kemudian Suara Pembaruan dan The Jakarta Post (semua terbit di Jakarta), pernah berkata: “Wartawan tanpa komitmen akan bekerja seperti robot. Dalam konteks Indonesia, pers perjuangan yang setia kepada komitmen berarti harus tetap memperjuangkan nasib mereka yang tercecer dan menjadi korban ketidakadilan”. (Kata Pengantar. Cetakan II: xiii dalam Pedoman Uji Kompetensi Wartawan; Penerapan Standard Kompetensi Wartawan. Lembaga Pers Dr. Soetomo. Cetakan III. Juli 2019). Intinya, wartawan harus terus memperjuangkan nasib para anak bangsa yang terlantar dan para korban ketidakadilan.

Seorang yang berlatar belakang puluhan tahun mendirikan kemudian mengelola lembaga komunikasi massa, media pers, dan badan pengkajian isu-isu pembangunan nasional, ditambah telah menulis puluhan buku-buku politik, ekonomi, budaya, agama, sejarah, termasuk buku sejarah di tangan kita saat ini, berisi ratusan halaman mengenai era kepresidenan Suharto sepanjang 32 tahun, Bambang Wiwoho (BW) merupakan sosok wartawan yang tergolong memiliki komitmen profesional yang kuat dan syarat-syarat lain yang dituntut dari seorang tokoh komunikasi massa dan pers yang sudah teruji.

Lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 13 Juni 1948, BW adalah mantan wartawan surat kabar harian Golongan Karya, Suara Karya, Jakarta, persisnya wartawan dan redaktur bidang ekonomi-ilmu dan teknologi di masa dua dasawarsa pertama pemerintahan Suharto. Selain itu ia juga bertugas menggali dan menyajikan informasi tentang kegiatan-kegiatan presiden di Istana Merdeka, Istana Negara, dan atau tempat kerja sehari- harinya, Bina Graha. Juga tentang sejumlah pembantu teras kepala negara di kompleks istana itu. Tak ingin meninggalkan dunia pers dan sebagai pemimpin umum (tahun 1996-2001 dan 2019-sampai sekarang), BW melanjutkan penerbitan majalah Panji Masyarakat, Jakarta (kini beralih jadi media online). Didirikan oleh tokoh pers perjuangan dan ulama Buya Hamka bersama beberapa sahabat pada bulan Juli 1959, Panji Masyarakat dibredel Presiden Sukarno pada Mei 1960.

Tribuana mendampingi Presiden Soeharto dalam suatu acara.

Meluaskan kiprah

Setelah keluar dari Suara Karya untuk menjadi wartawan freelance dan penulis buku, BW meluaskan kiprahnya dengan memprakarsai, bersama kawan-kawan, berdirinya Yayasan Bina Pembangunan (YBP), sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di mana dia merangkap ketua pengelola. Kelompok wartawan tersebut dipercaya oleh Pemerintah Indonesia (dalam hal ini Menteri Keuangan bersama Direktur Jenderal Pajak) menjadi pelaksana kampanye reformasi perpajakan atau resminya disebut Kampanye Pembaruan Sistem Perpajakan Nasional, disingkat PSPN, sejak tahun 1984 hingga 1999.

Guna menunjang kampanye tersebut, seorang profesional seperti BW memerlukan lobi dan jejaring strategis dari tingkat Pusat hingga sejumlah daerah penting. Tetapi berkat kinerjanya bertahun-tahun sebagai praktisi pers dan pegiat komunikasi massa, buat BW soal lobi dan jejaring tinggal menambah atau memperbarui daftar nama-nama elit politik- ekonomi-budaya nasional di Ibukota. Dalam daftarnya itu tercatat nama- nama para menteri dan mantan menteri dalam kabinet (khususnya menteri-menteri ekonomi dan keuangan serta para pejabat eselon satu mereka), para penasihat dan pembantu khusus presiden, serta para pemuka partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Di lingkungan non-pemerintah daftar lobi dan jejaring meliputi para direktur utama dan direktur perusahan negara dan swasta nasional terpenting. Berikutnya, para pakar nasional dari dalam dan luar perguruan tinggi terkemuka, para akademisi, serta para tokoh masyarakat dan aktivis LSM di Pusat dan daerah-daerah selaku pemangku kepentingan.

Begitupun, semua itu tidak cukup jika suara rakyat tidak betul-bertul terwakili, sebab bagi BW pajak adalah uang rakyat. (Catatan: Selama satu dasawarsa terakhir daftar lobi dan jejaring wartawan merupakan salah satu materi uji kompetensi bagi tiap peserta Uji Kompetensi Wartawan, disingkat UKW, yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Untuk informasi lengkap, lihat dewanpers.or.id).

Tentu pantang dilupakan adalah rekan-rekan sejawat BW di media pers, seperti para pimpinan redaksi dan wartawan senior surat kabar nasional berpengaruh. Sebagian dari rekan-rekan pimpinan redaksi, selain para wartawan/reporter di pos liputan Istana Merdeka, Istana Negara dan Bina Graha, serta di kementerian-kementerian terkait, juga merupakan mitra aktif kampanye reformasi perpajakan dalam bentuk pemberitaan isu-isu penting dan penulisan opini di media masing-masing.

Beberapa di antara rekan-rekan wartawan peliput kegiatan presiden tersebut sebenarnya sudah sejak pertengahan tahun 1970-an membahas gagasan untuk mendirikan lembaga yang bergerak di bidang komunikasi informasi dan pengkajian pembangunan. Gagasan tersebut sempat pula dikonsultasikan secara intensif antara lain dengan Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, Drs. Radius Prawiro, Yoga Sugomo, Drs. Moerdiono, Harmoko, serta Zulharman Said, dan lain-lain. Kecuali Zulharman (1933-1993), pendiri sekaligus penerbit surat kabar ekonomi, Neraca, Jakarta, para tokoh  tersebut adalah pejabat-pejabat tinggi terkemuka pemerintah. YBP akhirnya diresmikan berdiri dengan akte notaris tanggal 16 Desember 1983. Para pendiri disepakati hanya dari unsur wartawan (pada mulanya tercatat nama-nama wartawan Sudjono, Aswab Mahasin, Darmansyah Darwis, Riyanto D.W. dan BW).

Tribuana Said selaku panitia lomba penulisan perpajakan (no 2 dari kiri) mengumumkan para pemenang sayembara, didampingi Direktur Jenderal Pajak Dr.Fuad Bawazir dan Kepala Pusat Penyuluhan Perpajakan Ditjen PajaYohad Hardjosumitro. (kanan) serta B.Wiwoho (kiri).

Berikutnya, YBP membentuk Pusat Pengkajian Perpajakan dan Keuangan (Center for Fiscal and Monetary Studies, disingkat CFMS). CFMS dinyatakan sebagai pengembangan Kelompok Pengamat/Penyuluh Pepajakan yang dibentuk sebelumnya dan telah mendapat pengukuhan dari menteri keuangan pada 27 Februari 1987. CFMS juga menerbitkan jurnal berkala berisi esei-esei tentang masalah-masalah perpajakan dan fiskal.

Adapun anggota pengurus CFMS adalah Drs.Soemarso SR sebagai ketua dengan anggota pengurus lainnya, yaitu Drs. Bomer Pasaribu SH, DR Guritno Mangkoesoebroto, BW, H. Agus Tagor, saya, dan beberapa pegiat lainnya (Pengurus CFMS periode 1988-1991 disahkan di Jakarta, pada 13 September 1988).

Satu lagi organisasi yang ditangani oleh YBP adalah lembaga non-struktural pemerintah, National Development Information Office, disingkat NDIO. NDIO telah beroperasi jauh sebelum tahun 1980-an. Selama 16 tahun (1977-1993) sebuah perusahaan Amerika di New York bernama Hill & Knowlton (disingkat H&K), yang bergerak di bidang komunikasi dan public relations, dikontrak tiap tahun oleh pengelola NDIO masa itu untuk menyusun strategi komunikasi dan melakukan kegiatan-kegiatan guna membangkitkan kesadaran serta apresiasi terhadap ekonomi Indonesia dan prospek-prospek yang menarik bagi hubungan kemitraan di bidang-bidang perdagangan, investasi dan ekonomi.

Setelah kontrak dengan H&K berakhir pemerintah menyerahkan pengelolaan dan pelaksanaan program kerja NDIO kepada BW sebagai direktur dengan tugas pokok “Penggalangan Citra Baik Indonesia di Luar Negeri”. BW didukung Tribuana Said sebagai sekretaris eksekutif dan beberapa penasihat adhoc serta staf redaksi dan sekretariat. Di samping melakukan lobi serta penggalangan terhadap komunitas diaspora dan para simpatisan atau pemerhati Indonesia, BW dan tim meneruskan program rupa-rupa publikasi berkualitas ditambah video dalam bahasa Inggris dan pendistribusiannya ke seluruh perwakilan diplomatik Indonesia dan mitra ekonomi Indonesia di luar negeri, serta korps diplomatik dan pengusaha asing di Indonesia. Apabila diperlukan, NDIO juga membantu persiapan acara-acara pejabat Indonesia di forum internasional, termasuk pengorganisasisan event-event internasional di Indonesia.

Meski pun sudah sejak awal 1966 berkerja di beberapa penerbitan Grup Merdeka (di harian Merdeka awalnya redaktur berita (1967-1974), kemudian pemimpin redaksi (1974-1979, menyusul 1995-1999); harian berbahasa Inggris Indonesian Observer (redaktur dan penulis tajuk pengganti 1967-1979); majalah mingguan berita Topik (pemimpin umum 1972-1979), dan majalah bulanan Keluarga (wakil pemimpin umum 1981- 1982), saya dan BW belum saling mengenal.

Tribuana (paling kanan) sedang rapat Centre for Fiscal and Monetary Studies, di sampingnya, anggota DPR Bomer Pasaribu, B.Wiwoho dan Dr,Guritno Mangkusuwondo dan Yullia Himawati.

Setelah menyelesaikan dua studi pasca-sarjana berturut-turut di Belanda tahun 1979-1981 dan kembali ke Jakarta, saya menemui ketua PWI Jaya, Zulharmans, dengan niat mengundurkan diri sebagai anggota pengurus PWI Pusat. Pasalnya, saya telah keluar dari Grup Merdeka sejak berangkat ke Belanda tahun 1979. Tetapi Zulharman langsung mengucapkan tiga kata: “Salah kau… Tri!” dan terus mengemukakan pendapatnya tentang PWI, kurang lebih sebagaimana kemudian dicanangkan dalam Keppres Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional 9 Februari terkait “fakta-fakta sejarah pers nasional sebagai pelaku komunikasi perjuangan mulai dari masa kebangkitan dan pergerakan nasional dan sebagai pelaku komunikasi pembangunan pada masa sekarang dan yang akan datang”, dan seterusnya (Tribuana Said, Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila. Jakarta: CV Haji Masagung, 1988: 8). Singkat cerita, saya urung berhenti sebagai anggota pengurus PWI Pusat.

Pada acara penutupan kongres PWI ke-17 tahun 1983 di Manado, Zulharman mengumumkan susunan pengurus PWI Pusat lima tahun ke depan dengan dia sendiri menjabat ketua umum dan saya wakil sekretaris jenderal. Hasil kongres tersebut mengingatkan saya pada pembicaraan kami hampir dua tahun sebelumnya. Adakah hal tersebut berkaitan dengan tugas- tugas saya sebagai wakil sekretaris jenderal PWI Pusat, antara lain mendukung BW dalam gerakan pembaruan sistem perpajakan nasional, dll.? Wallahu a’lam bishawab.

“Revolusi” perpajakan

Sinyal gerakan reformasi perpajakan nasional telah dimulai oleh pemerintah, pertama, dalam pembahasan rencana Garis-garis Besar Haluan Negara bulan Maret 1983 dan, kedua, dalam pidato kenegaraan Presiden Suharto di DPR/MPR pada 16 Agustus 1983. Tiga bulan kemudian Menteri Keuangan Radius Prawiro mengajukan tiga RUU PSPN Paket I ke Sidang Paripurna DPR, sementara dua RRU dalam Paket II diajukan dua tahun berikutnya pada 4 November 1985. Dengan kata lain pada kedua waktu dalam tahun 1983 telah diluncurkan “revolusi” perpajakan di era Indonesia merdeka, setidaknya langkah tersebut layak dielu-elukan sebagai kelanjutan Revolusi Nasional 1945. Sebab, dengan menyampaikan dua paket RUU yang perlu disepakati dengan parlemen, pemerintah hendak menyingkirkan bukan saja sistem perpajakan kuno, melainkan juga tiga warisan rezim kolonial Belanda (Ordonansi Pajak Perseroan 1925, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 dan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944).

Paket I PSPN disahkan pada 31 Desember 1983. Terdiri dari UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, mulai berlaku 1 Januari 1984; UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mulai berlaku 1 Januari 1984; dan UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah mulai berlaku 1 April 1985. Paket II terdiri dari UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan mulai berlaku 1 Januari 1986 dan UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juga mulai berlaku 1 Janauari 1986.

Lalu, bagaimana hasil pelaksanaan kampanye PSPN? Terlepas dari sejumlah hambatan-hambatan yang dihadapi, dan harus diatasi di tahun- tahun mendatang, kampanye pembaruan perpajakan telah berhasil melipatgandakan baik jumlah Wajib Pajak maupun penerimaan negara dari pajak dalam jumlah yang juga terus meningkat pesat. Dari data yang ada terbukti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) bisa menjadi “mesin uang”. Berarti sejarah mencatat dengan tinta emas kemajuan negara (salah satu lembaga riset fiskal di Jakarta bukan menyebutnya kemajuan negara melainkan “Tinta Emas Reformasi Pajak (1984-1997)”. Dan tidak dapat disangkal, sejarah juga mencatat jasa BW dan kawan-kawan dalam pengkajian, persiapan, peluncuran dan hasil-hasil pelaksanaan kampanye pajak tersebut. Saya bersyukur berkesempatan mendampingi BW dalam kegiatan tersebut serta beberapa kegiatan komunikasi pembangunan lainnya, misalkan membantu Dirjen Pariwisata Yoop Ave mendisain kampanye kunjungan wisata ke Indonesia beserta program Sapta Pesonanya.

Berikutnya bagaimana ke depan? Apakah para ahli di perguruan tinggi dan atau lembaga pengkajian independen di negara ini sudah siap membuat strategi lengkap untuk menunjang pembangunan nasional di bidang-bidang atau sektor-sektor tertentu? Tanpa negara perlu mengundang para pakar asing? Sebutlah salah satunya pemulihan pariwisata nasional pasca pandemi Covid 19. Contoh-contoh lain: Pemulihan dan modernisasi pelayanan kesehatan nasional pasca pandemi Covid 19; Pembangunan sistem transportasi nasional melalui rute-rute jalan tol, dll. Ada beberapa pertanyaan lain yang perlu kita bahas.                                                      Mungkin pada lain kesempatan.                                                                

(Tribuana Said memulai karir pers di Medan sejak kembali dari studi di London dan Bonn tahun 1963. Seperti ditulis dalam bukunya, Perlawanan Pers Indonesia BPS Terhadap Gerakan PKI (Penerbit Sinar Harapan, 1983), menjelang pertengahan tahun 1964 konflik pers  Pro-PKI vs Anti-PKI makin memanas. Puncaknya, awal 1965 Presiden Sukarno menekan grup Anti-PKI, termasuk memerintahkan pembredelan pers BPS yang anti-PKI seperti harian Waspada. Waspada baru terbit kembali 17 Agustus 1966, sementara Tribuana sebelumnya telah pindah ke harian Merdeka, Jakarta).

Leave a comment

Filed under Uncategorized